Pelanginusantaranews.com, Sarolangun – Pj Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, S.STP., M.Si., Senin (3/2/2025) meninjau langsung kondisi jembatan Rusak di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan.
Saat Turun kroscek PJ Bupati Sarolangun didampingi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Riki Angriawan, Pj Sekda Ir. Dedy Hendry, M.Si., Sekretaris Bakesbangpol Hudri, M.Pd.I., Direktur RSUD Dr. Bambang, serta perwakilan dari Dinas PUPR, BPBD, Camat Pelawan, dan Kepala Desa Sungai Merah,Yulianto.
Jembatan yang menjadi akses vital penghubung antar dusun di Desa Sungai Merah ini mengalami kerusakan pada bagian tiang penyangga akibat tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir, Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan ambruknya badan jembatan jika tidak segera diperbaiki.
Dalam tinjauannya, Pj Bupati Bahri langsung menginstruksikan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan darurat, Ia juga meminta Kepala Desa Sungai Merah untuk segera membuat laporan resmi terkait kerusakan tersebut.
Dinas PUPR dan BPBD Kabupaten Sarolangun akan menangani perbaikan sementara sambil mengkaji kebutuhan anggaran, termasuk kemungkinan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD 2025 untuk percepatan perbaikan.
“Demi keselamatan, akses kendaraan sementara ditutup untuk mencegah risiko kecelakaan dan kerusakan lebih parah,Kami akan segera mengalokasikan anggaran agar jembatan ini tidak roboh Jika dibiarkan, biaya perbaikannya bisa semakin besar.” ujar Bahri.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Riki Angriawan, menyambut baik langkah cepat yang diambil oleh Pemkab Sarolangun.
“Kami dari DPRD Dapil Pelawan-Singkut sangat mendukung perbaikan jembatan ini dengan dana BTT, Kedepan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, kami akan mengusulkan pembangunan jembatan baru.” terang Riki, yang juga merupakan anggota Fraksi PKB.
Selain meninjau jembatan, Pj Bupati Bahri dan Rombongan juga mengecek kondisi jalan aspal yang rusak dan berlubang di bawah nya Box Culvert.
PJ Bupati menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah guna memastikan kelancaran akses transportasi masyarakat.
Penulis: An75
