Pelanginusantaranews.com,
SAROLANGUN– Rapat koordinasi tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dipimpin Kepala Bapedda Kabupaten Sarolangun Ali Umar.
Rapat koordinasi disenggara di Ruang pola Bapedda Kabupaten Sarolangun kamis (25/6/2026) dihadiri perwakilan BPS, Ketua Baznas, Kepala Bank Jambi, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BLK, Koordinator Desa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Nakertrans, Ketua TP-PKK Kabupaten Sarolangun, Asisten I Setda Sarolangun, serta Kepala Bappeda Sarolangun
Dalam Sambutannya Kepala Bapedda Kabupaten Sarolangun Ali Umar mengatakan, ” Penanggulangan kemiskinan memerlukan perencanaan yang matang, terpadu, dan melibatkan seluruh sektor pembangunan,pentingnya pemutakhiran data yang akurat sebagai dasar utama agar setiap program dan bantuan yang diberikan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, Kita harus melihat kemiskinan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pemberian bantuan, tetapi juga melalui peningkatan akses layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat,”
“ Semua instansi memiliki peran masing-masing yang harus disinergikan agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung.”
Selain itu Rapat juga membahas evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, tantangan yang dihadapi, serta merumuskan target dan strategi baru untuk tahun berjalan.
” Diharapkan melalui koordinasi yang lebih baik, angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.” Ali Umar kepala Bappeda kabupaten Sarolangun
Di Tempat yang sama Wakil Bupati Sarolangun Gerry trisatwika SE, dalam Sambutannya pada pembukaan tersebut menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga kependudukan, sehingga diperlukan sinergi dan kerja sama seluruh OPD, lembaga, serta pemangku kepentingan. Ia juga mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 28 ribu jiwa dari sekitar 20 ribu jiwa pada tahun 2024.
Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi yang kuat dan pemanfaatan data yang akurat, berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran guna menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. Pada kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa Kabupaten Sarolangun telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebesar 100,3 persen. Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan dan kesepakatan seluruh pihak dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
