PPP Minta Pemkab Sarolangun Beri Sanksi PKS Nakal Yang Mainkan Harga TBS

Pelanginusantaranews.com,
SAROLANGUN – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sarolangun Fazin Hisabi, meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengambil langkah tegas kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal yang memainkan harga tandan buah segar (TBS) dibawah standar.

Menurut Fazin langkah tersebut perlu diambil seiring dengan kondisi TBS yang tidak kunjung membaik pasca pengunguman Presiden terkait implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Pemkab perlu hadir dan mendorong normalisasi harga TBS pasca pengunguman Presiden, Pemkab harus ambil langkah tegas karena sampai hari ini harga TBS masih belum normal sedangkan harga Internasional tidak berubah,” ujar Fazin, Sabtu (30/5).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sarolangun ini juga menjelaskan bahwa pendirian dan pengoperasian PKS masih berada dibawah kontrol Kabupaten.

Baca Juga  Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Sarolangun diduga dikerjakan asal jadi Warga minta Pihak Balai Perintahkan Rekanan Kerjakan Ulang

PKS ini kan urusanya banyak dengan Kabupaten, perizinan pendirian sampai pengoperasian pabrik juga berhubungan, kalau mereka tidak mau Pemkab bisa ambil langkah tegas untuk beri sanksi” lanjutnya.

Fazin menekankan bahwa turunnya harga TBS sangat mempengaruhi kondisi perekonomian petani kelapa sawit di Kabupaten Sarolangun.

Hari ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah petani sawit, roda perekonomian Kabupaten Sarolangun hari juga ditopang oleh industri perkebunan kelapa sawit, jadi kalau harga turun tentu berdampak langsung ke petani-petani, berdampak pada kondisi ekonomi mereka langsung tertuju ke dapur mereka, tentu hal ini sangat memprihatinkan, tidak ada solusi lain harus ditindak,” tegas Fazin.

Fazin menyampaikan langkah penindakan ini juga sesuai dengan langkah yang diambil oleh Kementrian Pertanian untuk mendorong normal nya harga TBS

Baca Juga  Persoalan Hasil Mobil Dump Truk Milik BUMDES Desa Baru tidak ada Kejelasan Mendapat Respon Dari Unit Tipidkor Polres Sarolangun dan Tim Intel Kejari Sarolangun

Langkah ini juga langkah yang diambil Kementan, artinya jika Pemkab ikut mengambil langkah tegas, berarti Pemkab mendukung langkah pemerintah pusat, dan bisa bekerjasama dengan aparat kepolisian dibawah satgas pangan,” kata Fazin.

Tidak ada jalan lain untuk menormalkan harga TBS, Pemkab harus panggil seluruh PKS yang ada di Kabupaten Sarolangun lalu sampaikan dengan tegas terkait persoalan harga, jika masih tidak ada perubahan artinya perlu ambil langkah tegas lagi. Kita kasian dengan petani kecil, harga pupuk tinggi, harga TBS internasional tidak berubah tapi dilapangan realitanya harga TBS di masyarakat anjlok, kasian masyarakat kita,” tutup Fazin. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *