Soal Tudingan Turnamen ORADO Pemborosan dan Gunakan Uang Negara. Tabroni: Gunakan Uang Pribadi dan Patungan

Berita, Daerah, Olahraga86 Dilihat

Pelanginusantaranews.com,
SAROLANGUN – Ketua Organisasi Olahraga Domino (ORADO) Kabupaten Sarolangun, Tabroni, SE, menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan organisasinya tidak menggunakan uang negara. Ia menyebut, kebutuhan kegiatan, termasuk hadiah, dipenuhi melalui patungan dan dana pribadi.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai tudingan yang mengaitkan kegiatan ORADO dengan penggunaan fasilitas pemerintah dan dugaan pemborosan anggaran negara disaat Kabupaten Sarolangun mengalami kabut asap.

Ketua ORADO Sarolangun menjelaskan, dirinya secara pribadi berkomitmen membesarkan organisasi tersebut agar semakin dikenal masyarakat, mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah.

Menurutnya, dukungan terhadap pengembangan ORADO merupakan bentuk kecintaannya terhadap organisasi yang kini berupaya membangun citra sebagai wadah olahraga domino yang resmi dan terorganisasi.

“Motor itu saya sendiri sebagai ketua ORADO. Saya ingin membesarkan ORADO di Kabupaten Sarolangun. Tentunya, kami juga ingin bersinergi dengan bupati dan wakil bupati agar masyarakat lebih mengenal ORADO,” ujarnya, Senin, 26 Oktober 2026.

Baca Juga  Cegah aksi Demo Bupati Muratara akan gelar Rapat membahas soal Tuntutan Masyarakat

Ia juga menegaskan bahwa hadiah-hadiah dalam kegiatan ORADO berasal dari hasil patungan. Selain menggunakan dana pribadi, terdapat sejumlah pihak yang turut membantu secara sukarela.

“Kalau hadiah-hadiah, kami patungan. Saya sendiri juga mengeluarkan uang pribadi. Tidak ada penggunaan uang negara seperti yang dituduhkan. Silakan diperiksa jika memang ada dugaan yang perlu dibuktikan,” tegasnya.

Terkait kegiatan yang berlangsung di lingkungan rumah dinas kepala daerah, ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya meminjam fasilitas tempat untuk mendukung kegiatan dan diskusi bersama.

Ia menyebut, penggunaan tenda di luar rumah dinas juga dilakukan dengan meminjam fasilitas dari unsur TNI. Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu penyediaan fasilitas tersebut.

Menurutnya, kegiatan berkumpul bersama pemerintah daerah dan unsur terkait merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi, memperkuat persaudaraan, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga  Berkah Ramadhan Ketua DPRD Muratara bagikan 1000 Paket Sembako Untuk Anak Yatim dan Lansia

Ia mencontohkan, koordinasi bersama sejumlah pihak, termasuk unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI, diperlukan ketika daerah menghadapi situasi tertentu, seperti kabut asap yang menyelimuti wilayah Sarolangun.

“Kalau suatu saat ada kondisi darurat, kapan pun dibutuhkan, kami siap membantu. Bahkan sampai tengah malam pun tidak masalah. Kami ingin bersinergi dan ikut berkontribusi untuk daerah,” katanya

Ketua ORADO Sarolangun juga membantah menerima dana hibah dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya tidak pernah menerima dana hibah sebagaimana yang dipersoalkan.

Ia menyatakan, komitmennya membesarkan ORADO didasari kecintaan terhadap organisasi dan keinginan agar olahraga domino dapat berkembang secara positif di tengah masyarakat.

Ia juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa terlebih dahulu memeriksa fakta dan bukti yang ada.

“Saya siap dimintai pertanggungjawaban jika memang terbukti ada kerugian negara. Tetapi, tolong lihat persoalannya secara objektif. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, sampaikan yang benar,” ujarnya.

Baca Juga  Proyek Siluman Pembangunan Box Culvert Desa Mandiangin Pasar diduga tidak sesuai Spesifikasi kegiatan

Ia menambahkan, dukungan pemerintah daerah, menurutnya, diperlukan untuk mendorong perkembangan organisasi dan memperkenalkan ORADO kepada masyarakat luas.

Di akhir keterangannya, ia meminta agar polemik mengenai kegiatan ORADO tidak berkembang menjadi tudingan yang tidak didasarkan pada fakta.

Ia menilai, sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI dapat memberikan manfaat apabila dilakukan secara transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, persoalan penggunaan fasilitas pemerintah maupun kemungkinan penggunaan anggaran daerah tetap perlu dilihat berdasarkan fakta, dokumen, dan keterangan pihak-pihak terkait.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan menilai persoalan tersebut secara objektif, tanpa mendahului proses klarifikasi maupun pemeriksaan apabila memang diperlukan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *