Pelanginusantaranews.com,
MURATARA — Bupati Musi Rawas Utara H. Devi Suhartoni, mengultimatum Para Pemilik Pangkalan Gas bersubsidi 3 Kg yang bermain dengan para pengecer di toko toko, modus pemilik toko menimbun Gas bersubsidi sehingga di Kabupaten Muratara mengalami kelangkaan Gas LPG 3 Kg, akibat Kelangkaan Gas bersubsidi tersebut Pemilik toko atau pengecer Gas menjual degan harga Mahal di atas harga eceran tertinggi (HET)
Bupati melontarkan ancaman terbuka kepada seluruh pangkalan gas LPG yang kedapatan bermain curang.
Tak ada lagi peringatan lunak. Pangkalan yang menimbun, mengatur stok, menjual ke pengecer, atau menaikkan harga seenaknya akan langsung dicabut izinnya tanpa negosiasi.
Ultimatum keras itu disampaikan Bupati secara terbuka melalui akun Facebook pribadinya, Kamis 12 Februari 2026 sebagai respons atas praktik distribusi LPG yang dinilai sudah melampaui batas dan terang-terangan merugikan rakyat kecil.
“Saya ingatkan terakhir kali kepada seluruh pangkalan gas di Muratara. Jangan simpan gas lalu bilang habis. Jangan jual ke warung eceran. Kalau ketahuan, izin pangkalan saya cabut,” tegas Bupati.
Tak berhenti pada pernyataan, Bupati langsung menggerakkan mesin birokrasi hingga ke akar rumput. Seluruh camat diperintahkan turun ke lapangan melakukan patroli dan operasi mendadak, dibantu kepala desa sebagai pengawas harian distribusi LPG.
“Saya perintahkan camat patroli. Kepala desa awasi. Kalau ada laporan dan terbukti, pangkalan itu langsung saya cabut izinnya,” ujarnya.
Bupati Devi menegaskan, sikap keras ini bukan gertakan politik. Ia mengingatkan bahwa Pemkab Muratara pernah mencabut izin banyak pangkalan pada 2020–2021 akibat permainan distribusi LPG, dengan melibatkan Pertamina dan Disperindagkop.
Ia juga membongkar kejanggalan harga. Secara hitungan logis, harga gas LPG di Muratara seharusnya berkisar Rp25.000 per tabung, karena biaya distribusi telah ditanggung Pertamina. Namun di lapangan, harga melonjak liar.
“Kalau harga masih mahal, berarti ada yang bermain. Ini bukan salah rakyat,” sindir Bupati.
Tak hanya itu, Bupati juga mengungkap adanya pemotongan kuota LPG Muratara sebanyak 560 tabung tanpa penjelasan yang jelas. Pemkab telah menyurati pihak terkait dan mengajukan tambahan 1.500 tabung untuk menutup kebutuhan masyarakat.
Pemkab Muratara menegaskan akan menyisir seluruh rantai distribusi LPG dari atas sampai ke pangkalan. Tidak akan ada toleransi bagi pelanggar.
Langkah keras ini menjadi peringatan terakhir bagi para pangkalan nakal. Pemerintah daerah menegaskan, kepentingan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh permainan segelintir oknum (*)
