Pelanginusantaranews.com,
JAMBI – Bupati Sarolangun H Hurmin Jum’at (20/2/2026) menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Taufan Pawe dan Azis Subekti.
Rombongan disambut Gubernur Al Haris bersama Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Mahligai 8 Bank Jambi, Dede Yusuf menyampaikan bahwa kunjungan kerja merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR RI, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan BUMD. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat, dan sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik. Untuk itu, Komisi II DPR RI tengah merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD guna memperkuat aspek regulasi dan manajerial.
Selain itu, Komisi II juga menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan BUMD, termasuk bank daerah, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tidak terpengaruh kepentingan non profesional.
Dalam pembahasan tata ruang dan agraria, Komisi II DPR RI mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy) agar data pertanahan antarinstansi selaras dan tidak tumpang tindih. DPR RI juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik Agraria untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah.
Sementara itu, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat tata kelola BUMD.
“Kami menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” kata Haris
Pertemuan juga di isi dengan sesi dialog tanya Jawab antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi guna menyerap masukan terkait pengelolaan BUMD, peningkatan PAD, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan agraria di daerah.
Bupati Sarolangun H Hurmin dalam Kesempatan tersebut menyampaikan meminta keleluasaan tentang pengelolaan BUMD, dan menyampaikan persoalan PKH yang menjadi Persoalan di Sarolangun berdampak ke Masyarakat kecil yang telah Lama menguasai Lahan selama 42 tahun lebih yang hanya memiliki lahan 4 hektar, 5 hektar, yang sudah di tanami dan dikuasai bertahun tahun Bupati Sarolangun menyampaikan keberatan jika itu turut di tertibkan karena hal tersebut bakal menjadi Bumerang.
” Tapi jika perusahaan yang luasnya diluar izin kita siap membantu.” Ujar Bupati Hurmin (*)
